JAKARTA || Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik spekulasi politik yang lebih luas. Situasi ini dinilai tidak semata-mata sebagai transisi jabatan, melainkan berpotensi menjadi penanda awal penyesuaian susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, dinamika politik kerap membuat perubahan di satu pos strategis merembet ke sektor lain. Menurut dia, dalam praktik politik, kekosongan jabatan jarang berhenti sebagai urusan administratif semata.
“Dalam politik, kursi kosong sering kali menjadi bola liar. Ia bisa memicu evaluasi dan pergeseran di pos-pos lain,” ujar Arifki, Rabu (28/1/2026).
Sektor keuangan yang menjadi tulang punggung pengelolaan negara membuat kekosongan posisi Wamenkeu mudah ditafsirkan sebagai sinyal politik. Presiden, kata Arifki, memiliki ruang untuk memanfaatkan momentum ini guna memperkuat konsolidasi pemerintahan, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga kementerian lain yang dinilai memerlukan penguatan.
“Kursi kosong di level strategis kerap menjadi pintu masuk penataan ulang. Awalnya bisa sekadar pengisian wamen, tetapi tidak tertutup kemungkinan berkembang menjadi reshuffle yang lebih luas,” katanya.
Meski demikian, Arifki menekankan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Perombakan kabinet dapat bersifat terbatas atau meluas, bergantung pada kebutuhan efektivitas dan konsolidasi pemerintahan ke depan.
Hingga saat ini, Istana belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai rencana pengisian jabatan Wamenkeu maupun kemungkinan perombakan kabinet lanjutan. Namun, dinamika politik yang berkembang membuat isu reshuffle kembali menguat di ruang publik. (tun)
