MANILA || Senat Filipina, yang kini bertindak sebagai mahkamah pemakzulan, secara resmi melayangkan surat panggilan kepada Wakil Presiden Sara Duterte. Surat itu memberi batas waktu sepuluh hari—tanpa perpanjangan—kepada Duterte untuk menjawab tuduhan penyalahgunaan dana publik saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan.
Ketua Senat sekaligus pemimpin sidang pemakzulan, Francis “Chiz” Escudero, menyampaikan penerbitan surat panggilan itu diumumkan pada Selasa (10/6/2025), setelah 18 dari 23 senator sepakat mengembalikan berkas pemakzulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperjelas aspek legal dari proses yang tengah berlangsung.
Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, dimakzulkan oleh DPR Filipina pada 5 Februari 2025 lalu, setelah lebih dari dua pertiga anggota parlemen mendukung petisi tersebut. Ia dituduh menyalahgunakan dana kementerian dan menghadapi tudingan berat di tengah memanasnya persaingan politik tingkat tinggi.
Konflik antara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. semakin terbuka ke publik. Duterte menuding Marcos ingin “menyingkirkannya secara fisik”, serta mengklaim bahwa dirinya dianggap sebagai ancaman utama bagi peluang Marcos dalam pemilihan presiden 2028.
Retaknya hubungan politik antara keduanya menjadi sorotan tajam, mengingat mereka sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan memenangi jabatan tertinggi di negara itu. Namun, aliansi tersebut runtuh setelah Duterte mundur dari jabatan Menteri Pendidikan pada Juni 2024.
Tak hanya menghadapi pemakzulan, Duterte juga didakwa dalam kasus terpisah atas tuduhan menghasut tindakan makar. Dakwaan itu resmi dijatuhkan pada 12 Februari lalu oleh otoritas negara. (rih)
