27.1 C
Jakarta
Minggu, September 19, 2021

Bawaslu Pesibar : PP Nomor 94 Tahun 2021 Mudahkan Bawaslu dalam Pengawasan Netralitas ASN

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabarmetro.id, PESISIR BARAT – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan tersebut tentu akan berdampak positif bagi pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 terutama pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), Rabu (15/9).

Peraturan ini juga memperkuat pengaturan tentang Disiplin PNS dari PP sebelumnya No. 53 Tahun 2010, dimana dalam PP No. 94 Tahun 2021 deskripsi larangan bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah disamakan dengan larangan PNS untuk memberikan dukungan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga naskah lengkapnya menjadi :
Pasal 5 tentang larangan bagi PNS dalam huruf n,memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1.ikut kampanye;
2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau
7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat.

Keterangan Tanda Penduduk.
Pada peraturan sebelumnya PP No. 53 Tahun 2010 di Pasal 4 : larangan bagi PNS untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terutama pada kegiatan kampanye yang berbunyi : terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sehingga larangan bagi PNS dalam Pemilu dan Pemilihan relatif sama, sehingga lebih memudahkan bagi pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas.

Jika terbukti melanggar, dalam Pasal 7 kepada PNS yang melanggar : dapat dijatuhi hukuman disiplin dari yang teringan berupa teguran lisan hingga yang terberat yakni pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS alias dipecat (Pasal 8).
Dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat 9 pelanggaran netralitas ASN, terdiri dari 3 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial, 1 kasus menghadiri deklerasi pendaftaran pasangan calon, 2 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 2 kasus memasang alat peraga sosialisasi, dan menjadi peserta dan terlibat dalam kegiatan kampanye 1 kasus . Atas pelanggaran tersebut rekomendasi Bawaslu kepada KASN yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada PPK sebanyak 7 kasus.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abd Kodrat S, SH., MH menambahkan, pelanggaran netralitas ASN pada kampanye Pilkada serentak tahun 2020 terbanyak masih di media sosial (Medsos). “Terdapat 3 kasus pelanggaran ASN di Medsos, pelanggaran berupa memberikan dukungan melalui media sosial,” kata Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat tersebut.
.
Pelanggaran Netralitas ASN tersebut menjadi pelanggaran yang relatif dominan dibandingkan dengan pelanggaran yang lain. Untuk itu Bawaslu Pesisir Barat berharap ancaman Hukuman Disiplin yang tercantum di atas dapat menjadi pencegahan dan pengingat bagi setiap PNS dan juga ASN untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.(Sumber Bawaslu Kab Pesibar)

- Advertisement -

Latest news

Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir Sandang Gelar Adat Datuak Rajo Nan Sati Dikukuhkan Oleh LKAAM

Kabarmetro.id, PADANG - Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir resmi menyandang gelar Datuak Rajo Nan Sati. Gelar adat ini diberikan dari kaum...
- Advertisement -

Duel Anthony Joshua Lawan Tyson Fury Akan Terwujud?

Kabarmetro.id - Juara dunia kelas berat, Anthony Joshua bertekad untuk melakukan segala daya untuk bertemu Tyson Fury di atas ring. Joshua sebenarnya...

Pemkab-Kemenkop UKM Berikan Pelatihan Vocational Pengembangan Marketing Mix

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada UMKM dalam mengelola usahanya agar dapat meningkatkan omsetnya dan perluasan pasar melalui marketing mix,...

Pertemuan G20, Agar Capai Target SDGs Indonesia Dukung Pertanian Afrika

Kabarmetro.id, ITALIA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak negara G20 meningkatkan peran sektor pertanian berkelanjutan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),...

Related news

Tegas! Pernyataan Puan Maharani Seret Nama Presiden

Kabarmetro.id, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengeluarkan pernyataan tegas soal masuknya sejumlah kapal China ke Laut Natuna Utara.

Bamsoet Sebut Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap untuk Merubah Pasal 7 Terkait Periodesasi

Kabarmetro.id, BALI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangatlah mendasar dan mendesak. PPHN diperlukan sebagai bintang...

Pemilu 2024, Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran

Kabarmetro.id, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi...

Presiden Jokowi Teken Perpres Dana Abadi Pesantren, Gus Jazil Sebut Kado Istimewa Jelang Hari Santri

Kabarmetro.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 yang...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here