27 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Belum Siap Jakarta Ibukota Pindah, Masih Duduk Manis Anies dan DPRD

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabarmetro.id, JAKARTA – Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi DKI Jakarta, Jimly Ashiddiqie pada Diskusi dan Konsultasi Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Perda yang diselenggarakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD RI Provinsi DKI Jakarta, Selasa (4/5).

akhirnya terungkap ketidak siapan Provinsi Jakarta jika ibukota negara pindah ke Kalimantan Timur.

Untuk diketahui, kata Jimly, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3 telah menambah tugas dan kewenangan DPD RI, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Perda) dan Perdanya.

“Apa yang bisa dibantu DPD RI berkenaan dengan permasalahan Rancangan Perda dan Perda yang sudah ada dan yang sedang disusun oleh DKI Jakarta, meski putusan DPD RI hanya sifatnya rekomendasi,” ujar Jimly.

Akan tapi berbeda lagi dengan terkait RUU Ibukota Negara (IKN), kata Jimmly, setelah RUU IKN disahkan Pemerintah dan DPR RI, dimana ibu kota negara pindah ke wilayah Kalimantan Timur.

“Kita harus berupaya tetap mempertahankan status daerah khusus bagi Jakarta. Misalnya, menjadi kota khusus ekonomi bisnis, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tapi semua itu harus dibicarakan dari sekarang, karena RUU IKN menyangkut Ibu Kota Negara, menyangkut DKI Jakarta juga.

“Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta harus melibatkan diri dalam penyusunan RUU IKN di Pemerintah Pusat seperti dengan Kementerian PPN/Bappens dan DPR RI. Jika tidak dilibatkan, minimal memberikan masukan. Bagaimana pun setelah RUU IKN jadi akan ada akibat langsung maupun tidak langsung kepada seluruh jaringan Perda yang ada,” kata wong Plembang di hadapan sejumlah Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI dan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang banyak terdiam.

Dalam jawabannya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa untuk berkaitan dengan RUU Ibukota Negara (IKN).

DPRD dan Pemerintah Provinsi belum mempersiapkan kajian sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI tentang dampak RUU IKN terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 atau dampaknya terhadap daerah serta kekhususannya Jakarta.

Pada sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan SH MM, dan Wakil Ketua Bapemperda, Dedi Supriadi SIKom.

RUU IKN ini akan dibahas dan diselesaikan pada tahun 2021 dengan sistem Omnibus Law ikut.merubah UU yang lain bersamaan.

DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berperan aktif dalam pembahasan RUU IKN. Meski RUU IKN akan berdampak cukup besar terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lahirnya Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Red/KM)

- Advertisement -

Latest news

Sampai Habis Masa Jabatan, Bupati Majalengka Targetkan Bangun Masjid Tiap Kecamatan

Kabarmetro.id, MAJALENGKA - Bupati membuka kegiatan Pembinaan Manajemen Masjid bagi masjid agung dan masjid jami di Kabupaten Majalengka...
- Advertisement -

Polda Sumbar Kumpulkan Denda Puluhan Juta Rupiah dari Pelanggar Prokes

Kabarmetro.id, PADANG - Polda Sumatera Barat masih melakukan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat.

Subdenpom XII/2-2 Pangkalanbun Bersihkan Tempat Ibadah Pura

Kabarmetro.id, PANGKALANBUN - Sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, personel Subdenpom XII/2-2 Pangkalanbun melakukan kerja bakti membersihkan tempat...

Presiden Jokowi Soroti Progam Kampus Merdeka

Kabarmetro.id, JAKARTA - Saat berbicang dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Presiden Joko Widodo...

Related news

Apresiasi Bupati Indramayu, Bantuan Alsintan Melalui Aspirasi Anggota Komisi VI DPR RI

Kanarmetro.id, INDRAMAYU - Bupati Indramayu Nina Agustina Apresiasi Bantuan Alsintan (Alat mesin pertanian) untuk para kelompok petani melalui...

Polda Kaltim Dapat Apresiasi dari Komisi III DPR RI

Kabarmetro.id, BALIKPAPAN – Dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di wilayah Kaltim, Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan...

Pendistribusian Logistik Surat Suara Pilkades di Kecamatan Huu oleh Dinas DPMPD Kabupaten Dompu

Kabarmetro.id, DOMPU - Polsek Huu Desa Rasabou Kecamatan Huu Kabupaten Dompu telah dilakukan Pendistribusian logistik berupa surat suara...

Bursa Pilpres, Bisa Jadi Duet Prabowo-Puan

Kabarmetro.id, JAKARTA - Duet Prabowo Subianto-Puan Maharani dinilai paling mungkin diwujudkan jika Partai Gerindra berkoalisi dengan Partai Demokrasi...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan