27.2 C
Jakarta
Kamis, Maret 4, 2021

Pertahankan UU Pemilu Usul Partai Gerindra

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabarmetro.id, JAKARTA – Usulan Partai Gerindra agar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tetap dipertahankan demi menjaga kualitas demokrasi serta melihat situasi di masa pandemi Covid-19 yang membutuhkan perhatian komprehensif.

“Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan baik,” kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).

Semua kekurangan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 harus menjadi catatan. Untuk itu, Ahmad Muzani menilai pembahasan mengenai hal tersebut harus dilaksanakan mulai sekarang.

“Saat ini perdebatannya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilihan Umum yang baru atau tetap mempertahankan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum yang di dalamnya termasuk Pemilihan Presiden,” ujar Ahmad Muzani.

Ia mengungkapkan dalam sejarah demokrasi langsung sejak pascareformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan sistem Pemilu. Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan penambahan daerah pemilihan (Dapil).

“Ini yang menyebabkan pola pemilihan umum tidak pernah ajeg dan tidak bisa dilakukan perbaikan kualitasnya karena sistemnya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap 5 tahun,” tambah Ahmad Muzani.

Demokrasi di Indonesia perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu kata Ahmad Muzani ada pada aturan main dalam UU Pemilu.

“Oleh sebab itu Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas harus menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan Pemilu 2019 sebaiknya tetap dipertahankan,” ungkap Ahmad Muzani.

Pasalnya, dibutuhkan energi besar dalam pembahasan UU Pemilu tersebut di tengah pandemi Covid-19. “Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 yang lebih komprehensif,” jelas Ahmad Muzani. (Red)

- Advertisement -

Latest news

Kaporles Banjar Rutin Imbau Protokol Kesehatan

Kabarmetro.id, BANJAR - Mengambil start di Mapolres Banjar, Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny SIK MH dengan didampingi Kasat Sabhara, Kasat Lantas, dan Kasat Binmas...
- Advertisement -

10 Kota Paling Toleran Tahun 2020 Versi SETARA Institute

Kabarmetro.id - Mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik di Indonesia, SETARA Institute melaporkan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020. Dari 94 kota yang menjadi objek studi,...

Hadiri Asean Economic Ministers Retreat, Mendag Fokus Pemulihan Ekonomi

Kabarmetro.id, JAKARTA - Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi menghadiri Asean Economic Ministers (AEM) Retreat ke-27 yang berlangsung secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta,...

Sukseskan Program Kerja dan Visi Misi Kepala Desa Nanga Kayan

Kabarmetro.id, MELAWI - Kepala Desa terpilih Hamdan Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah resmi dilantik oleh Bupati Melawi Bertempat di halaman...

Related news

Sukseskan Program Kerja dan Visi Misi Kepala Desa Nanga Kayan

Kabarmetro.id, MELAWI - Kepala Desa terpilih Hamdan Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah resmi dilantik oleh Bupati Melawi Bertempat di halaman...

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza, Beri Bantuan Langsung Sembako Pada Korban Banjir Dringu

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Pasca banjir yang merendam ratusan rumah di dua desa Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo membuat Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza...

Imbas Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Melorot?

Kabarmetro.id, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader berpotensi membuat elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merosot. Sebab,...

Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore Tunggu Kajian Kemkumham

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah masih belum dapat memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore-Thobias Uly. Sebab, status kewarganegaraan Orient...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan