Luhut Selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Akan Evaluasi Kebijakan Ekspor Benur

Kabarmetro.id, Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim meminta kebijakan ekspor benih lobster atau benur dievaluasi. Jika memang hasil evaluasi menunjukkan bagus, tetap jalan.

”Kemarin pesan Pak Menko, jangan takut kalau memang benar,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi kemarin (28/11) merujuk kepada Luhut yang juga Menko Marves itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam kasus ekspor benur. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

BACA JUGA:  Erwin Maulana : Mereka Suka Cita Menerimanya

Ia menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan yang dilahirkan di masa kepemimpinan Edhy itu ditekankan Luhut. Namun, Luhut tidak lantas menilai kebijakan tersebut keliru.

Luhut hanya minta seluruh tahap dan prosedur dalam kebijakan itu dilaksanakan secara ketat. Misalnya syarat untuk budi daya. Jika itu dilakukan, ekspor benur diyakini tak akan menimbulkan masalah, menurut Jodi.

BACA JUGA:  Kasus Covid-19 Kembali Bertambah Tembus 2.000 di Jakarta

Diharapkan, korupsi dan kolusi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut tidak boleh terulang. ”Tapi, sekali lagi, kita tunggu saja hasil evaluasi,” ungkap Jodi.

Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah bagus, Jodi menyatakan bahwa Menko Luhut ingin kebijakan itu dilanjutkan. Sebab, kebijakan yang dinilai baik diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. ”Kita harus bedakan antara kebijakan itu salah dan eksekusi (kebijakan) yang salah atau diselewengkan,” tuturnya.

BACA JUGA:  Kemendagri: APBN dan APBD Instrumen Utama Penanganan Covid-19

Kebijakan ekspor benur sudah distop sementara. Itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pelaksana tugas direktur jenderal perikanan tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.22891/DJPT/Pl.130/XI/2020. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 26 November 2020 itu, dijelaskan soal penghentian sementara penerbitan surat penetapan waktu pengeluaran (SPWP) kepada para kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi, kabupaten, maupun kota. (Red)

 24 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *