Data Bawaslu, Ada 1.800 Lebih ASN Lakukan Pelanggaran di Pilkada 2020

Kabarmetro.id, Jakarta – Catatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran Pilkada 2020.

Mochammad Afifuddin anggota Bawaslu mengatakan, dari data yang dia terima, sebanyak 1.800 lebih ASN yang melakukan pelanggaran di Pilkada serentak 2020. ”Kami catat 1.800-an pelanggaran ASN. Dari jumlah itu separonya soal netralitas ASN,” ujar Afif dalam diskusi secara daring, Sabtu (21/11).

Afif mengatakan, berbagai macam pelanggaran kampanye salah satunya adalah penggunaan fasilitas negara. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian Bawaslu.

BACA JUGA:  Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas perlindungan Anak dari Paparan Rokok

”Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang kami catat, seperti penggunaan fasilitas negara, datang ke acara kampanye, membantu proses kampanye, dan lain-lain,” kata Afif.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pilkada 2020.

Tito mengatakan, berdasar data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, total ada 827 ASN yang dilaporkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), 606 ASN dianggap melanggar ketentuan pilkada, 362 ASN diberikan sanksi, dan 72 ASN belum ditindaklanjuti.

BACA JUGA:  Himbauan : Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO)

”Jadi masalah netralitas ASN kita melihat masih terjadinya sejumlah pelanggaran,” ujar Tito.

Mendagri Tito menginginkan semua ASN netral dalam Pilkada serentak 2020. Dia meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pemantauan jika ada ASN yang tidak netral di pilkada serentak.

BACA JUGA:  Prediksi Ilmuwan ITB Ada Potensi Tsunami 20 Meter, MUI Imbau Masyarakat Tetap Tenang

”Masalah netralitas ASN ini wasit yang paling utama adalah dari Bawaslu,” terang Tito.

Ia menegaskan sanksi terberat bagi ASN tidak netral adalah pemberhentian. Kemudian sanksi lain adalah demosi atau jabatannya diturunkan menjadi terendah.

”Jadi sanksinya ini sesuai aturan bisa dilakukan sanksi demosi atau sanksi pemberhentian,” ucap Tito. (Red/KM)

 13 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *