Sahli Menkopolhukam Sosialisasi Saber Pungli di Ternate

Kabarmetro.id, Maluku Utara – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD melalui Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Irjen Pol Dr Agung Makbul Drs SH MH melaksanakan kegiatan sosialisasi Saber Pungli di Ternate, Maluku Utara, Kamis (19/11).

Dalam sosialisasi tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari, Perwakilan BIN Edwin Nazrul, dan peserta acara Launching Model Kota Tanpa Pungli.

Irjen Pol Dr Agung Makbul dalam sosialisasinya membacakan amanat pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan lima program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan bersama Wakil Presiden Ma’aruf Amin selama lima tahun mendatang diantaranya, Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Segala Bentuk Kendala Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam upaya penyederhanaan birokrasi maka upaya Reformasi birokrasi dilakukan agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa mindset birokrasi harus diubah. Kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi.

Begitu pula dengan reformasi hukum. Reformasi hukum meliputi 3 pilar utama, yakni: 1) Penataan regulasi agar menghasilkan regulasi berkualitas, 2) Pembenahan lembaga/aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum, serta 3) Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

BACA JUGA:  Gubernur dan Wagub Lampung Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Via Video Conference bersama Presiden RI.

Dari ketiga pilar tersebut, salah satu fokus pemerintah adalah membenahi lembaga maupun aparat yang secara nyata tidak menjalankan tugasnya dengan proporsional dan profesional. Sebab, sebagus apapun regulasi yang diterbitkan namun jika tidak didukung oleh aparat yang baik, bersih dan berdedikasi maka bisa menjadi sia-sia. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di berbagai instansi pemerintah. Kondisi inilah yang sesegera mungkin harus dihilangkan.

Dalam penyampaian Visi Indonesia yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia harus dapat mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi.

Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Keinginan ini tidak akan berhasil baik tanpa ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum.

Oleh karenanya, program reformasi birokrasi dan tentunya reformasi hukum menjadi agenda strategis Pemerintah pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang selama ini dikotori oleh praktik-praktik korupsi, pungli dan penyalahgunaan kekuasaan.

BACA JUGA:  Ibunda Presiden Jokowi Meninggal

Arahan Presiden sangat terang dan jelas, seperti yang sering kita dengar di berbagai kesempatan, termasuk pada saat penyampaian pidato Visi Indonesia Presiden secara tegas menyatakan bahwa “Hati-hati, hati-hati ke depan (pungli) saya pastikan akan saya kejar.”

Penegasan Presiden Jokowi akan mengejar pungli disampaikan saat membahas soal hal-hal yang dapat menghambat investasi. Presiden memastikan akan mengecek agar praktik pungli tidak dilakukan dalam pemerintahan periode kedua. “Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar jika diperlukan,” tegas Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Terbitnya Perpres tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, penindakan, yustisi, dan pencegahan.

Sebagai wujud dari terlaksananya upaya pemberantasan praktik pungli yaitu diharapkan setiap Kabupaten/ Kota akan bersih dari Pungli. Dalam menetapkan calon Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai Model Kota Tanpa Pungli adalah adanya instansi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

BACA JUGA:  Korem 043 Garuda Hitam : Bijak dalam penggunaan media sosial( Medsos)

Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) minimal telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Penilaian atas prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal bernilai cukup (C), Pencapaian hasil opini dari BPK RI minimal dua tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Memiliki komitmen dari Pimpinan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mendukung tercapainya kabupaten/kota sebagai daerah bebas pungli.

Selaku Menko Polhukam mendukung dan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Halmahera Barat yang dijadikan sebagai Pilot Project untuk Model Kota Tanpa Pungli, dengan dicanangkannya Model Kota Tanpa Pungli diharapkan dapat mewujudkan Indonesia bersih dari pungli sehingga tercipta keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, tumbuhnya kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat luas untuk bersama-sama mencegah pungli, serta dengan tidak adanya pungli diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, pelayanan publik lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Menkopolhukam melalui Irjen Pol Dr Agung Makbul mengucapkan selamat dan semoga sukses kepada Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pilot Project Model Kota Tanpa Pungli, Saya mengharapkan Kabupaten Halmahera Barat dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/ Kota lainnya untuk juga bisa bersih dari praktik Pungli. (Red)

 976 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *