Pelabuhan Marunda, DKI Ingin Tetap Kelola

Kabarmetro.id, Jakarta – Ahmad Riza Patria Wakil Gubernur DKI Jakarta, terus mencermati sengketa di Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (PBN) Tbk dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

“Akan keluarnya putusan PK tersebut, Pemda DKI Jakarta memohon Mahkamah Agung (MA) bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya agar aset negara tetap berada di tangan Pemda DKI Jakarta,” ujar Riza dengan keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jakarta, Jumat (6/11).

PT KBN berhasil memenangkan gugatan perdata. Di mana, PN Jakarta Utara dan PT Jakarta di antaranya memutuskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak KCN bersama dengan Kementerian Perhubungan adalah cacat hukum dan dianggap tidak sah.

Adanya keputusan tersebut, KCN mengajukan kasasi ke MA, dengan nomor register: 2226 K/PDT/2019, pada 1 Juli 2019. Di tingkat kasasi, MA mengeluarkan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), karena gugatan sebelumnya dinilai mengandung cacat formil. Akibatnya konsensi PT KCN dengan skema kepemilikan sahamnya tetap berlanjut.

BACA JUGA:  Anggaran Rp 7 Miliar Bangun 300 Ribu Sumur Resapan Dinas SDA DKI Siapkan

Melalui Hamdan Zoelva, KBN mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang saat ini tengah di proses di MA. Riza menilai implikasi aset negara dikelola swasta selama 70 tahun dengan porsi kepemilikan pemerintah yang sangat tidak signifikan sangat merugikan negara.

Riza menegaskan, fokus kepentingan Pemprov DKI Jakarta adalah menyelamatkan aset negara. Apalagi, asset negara yang dapat memberikan manfaat kepada kas daerah.

Informasi saja, Pemprov DKI Jakarta adalah salah satu share holder di PT KBN, selain pemerintah pusat. Ironisnya, PT KBN hanya mendapat porsi kepemilikan saham 15% di PT KCN. Sebaliknya, mitra swastanya, yakni PT KTU, justru mendapat porsi saham 85%.

BACA JUGA:  Baru Dapat 87 Persen Penerimaan Pajak di Jakarta Timur

Dengan adanya renegosiasi dilaksanakan, keluarlah adendum III yang menyepakati kepemilkan saham 50% PT KBN, 50% PT KTU. Kesepakatan itu dicatat di notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. “PT KTU tidak mentaati kesepakatan tersebut. Keberadaan PT KBN sebagai wakil negara diabaikan. Bahkan sejak tahun 2015, kami tidak pernah mendapatkan deviden sepeser pun, PT KCN pun tidak pernah melaksanakan RUPS, kami sebagai pemilik lahan justru kehilangan hak kontrol,” keluh Dirut PT KBN Sattar Taba.

Usaha KBN untuk merebut kembali asetnya tidak main-main. PT KBN kini melaporkan adanya dugaan tindak pidana oleh Direksi PT KBN ke Presiden, Wapres, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, dan secara resmi mengajukan laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan Direksi PT KCN ke Polda Metro Jaya, Kejaksaan Agung, bahkan KPK.

BACA JUGA:  Hoaks. Kapan Dibangun, Terkait Mangkrak Pembangunan Saluran Air Sudah 3 Bulan di Cipinang

Di pihak lain, PT KCN mengaku telah mentaati seluruh prosedur dan aturan yang berlaku. Di tengah gugatan hukum PT KBN, perluasan pembangunan pelabuhan Marunda terus dilakukan.

“Kalau target omzet setahun jika tiga dermaga Pelabuhan Marunda telah rampung, minimal Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun per tahun,” ujar Direktur KCN Widodo Setiadi di Jakarta, Kamis (5/11).

Ia menambahkan pembangunan Pelabuhan Marunda, membawa efek positif berantai, baik pendapatan kepada negara maupun menumbuhkan lapangan pekerjaan baru. (Red/KM)

 1,174 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *