Agenda TA 2020 Kotaku di 364 Kelurahan, Anggaran Rp429,5M

Kabarmetro.id, Jakarta – Selain mewujudkan kota pusaka, program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Pada TA 2020, Kotaku dilaksanakan melalui Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work di 364 kelurahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 429,5 miliar.

KOTAKU dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penataan RTH dilakukan tidak hanya memberikan dampak positif dari sisi kelengkapan prasarana fisik dan keindahan (beautifikasi) ruang terbuka hijau publik, namun juga memberikan kontribusi terhadap konservasi air, tanah, dan perbaikan kualitas udara pada kawasan perkotaan.

BACA JUGA:  Hanya 6 Asosiasi Jasa Kontruksi Yang Bisa Ikut Tender di Majalengka Mengacu SK PUPR

Kota juga membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang tepat dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu semester di Indonesia memberi pembelajaran penting dalam pembangunan perkotaan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal, seperti ketersediaan air minum dan sanitasi.

BACA JUGA:  Dirjen Pajak Berikan Penghargaan 5 Desa di Kota Pariaman

Untuk itu, Pada TA 2020 Kementerian PUPR juga mendorong pelaksaan progran ketersediaan air minum dan sanitasi salah satunya melalui Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp 1,120 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp 391 miliar.

Program ini sekaligus mendukung capaian target 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

BACA JUGA:  Aksi Mahasiswa Minta Pihak Istana Keluar, Kapolda Siap Mediasi ke KSP

Kemudian juga pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar untuk mendukung produktivitas perekonomian masyarakat. Pembangunan kota juga harus memperhatikan masalah lingkungan, sosial dan kesenjangan wilayah yang dapat menghambat produktivitas sektor ekonomi. (Red/Adv)

 163 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *