Polemik UU Cipta Kerja, Mahfud Tampung Aspirasi Buruh

Kabarmetro.id, Jakarta – Aspirasi dari yang diwakilkan oleh organisasi serikat buruh, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menampungnya, soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Aspirasi itu datang dari 25 perwakilan buruh di Jawa Timur.

Keluhan yang ada disampaikan langsung oleh perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jazuli, yakni besaran pesangon. Kesepakatan antara buruh dan perusahaan saat ini dinilai sudah jelas dan adil.

BACA JUGA:  Kebijakan Baru Moda Transportasi Masa Pandemi Covid - 19

“Karena namanya berembuk untuk mendapat jalan tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi,” ujar Mahfud usai bertemu perwakilan buruh di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Ia akan melanjutkan diskusi ini dan membicarakan masalah besaran pesangon itu kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Aspirasi itu juga bakal menjadi pertimbangan saat menyusun rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Ciptaker.

BACA JUGA:  Hapus Kebingungan Traveler, PT Angkasa Pura II Buka Contact Center Terkait Corona di Nomor 138

Mahfud menjelaskan semangat dari pembentukan UU Ciptaker ini ialah memudahkan perizinan. Dengan begitu, praktik korupsi dan pungutan liar bisa ditekan.

“Tujuan utama lainnya agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang,” teran menteri Mahfud.

Pembahasan aturan sapu jagat itu telah melibatkan elemen masyarakat, termasuk buruh. Mahfud menandaskan, ia telah menerima pimpinan serikat pekerja sebanyak tiga kali dan 63 kali diskusi dengan instansi pemerintah terkait.

BACA JUGA:  Puluhan TNI Kodim 0306 Serbu Markas POLISI

Mahfud menegaskan, aspirasi masyarakat terkait UU Ciptaker boleh disampaikan lantaran dilindungi undang-undang. Dalam hal penyampaiannya harus secara konstitusional dan tidak boleh anarkis.

“Kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menciptakan kerusuhan, maka harus ditindak karena melawan hukum,” tegas dia. (red/ehs)

 3,965 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *