GSBI Gelar Aksi Menolak Omnibus Law di DPRD Kalbar

Kabarmetro.id, Pontianak – Aksi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja memasuki hari keempat. Aliansi massa buruh yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kalimantan Barat kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalbar, Kamis pagi jam 10 WIB (15/10).

Aksi massa buruh ini tertahan diluar halaman Gedung DPRD Kalbar. Massa dikawal ketat aparat kepolisian dengan kekuatan penuh, dari mobil lapis baja hingga patroli bermotor ke sekitar pusat aksi massa. Kawat berduri juga melingkari kawasan objek vital SPBU Paris II yang sangat dekat pusat konsentrasi massa.

BACA JUGA:  Demi Memutus Mata Rantai Covid-19, Polres Bogor Polda Jabar Gelar Operasi Yustisi di Wilayah Cigudeg

Massa membentangkan sejumlah spanduk dan meletakan sejumlah poster mirisnya nasib buruh yang terpinggirkan dan menjadi sapi perah para pengusaha. Sebanyak 15 perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia menemui 6 Fraksi DPRD Kalbar yang hadir.

BACA JUGA:  Empat Poin Upaya Pencegahan Stunting di Garut

“ Sejak awal jelas,  sejak RUU omnibus law ini dibuat, organisasi kita GSBI sudah menolak sejak draft ini dibuat karena di Undang-undang ini ada 11 klaster, dimana klaster pekerja ini hilangnya hak-hak buruh, hak-hak buruh tidak diakomodir dengan baik oleh UU Omnibus Law ini,” kata Firmansyah, salah satu koordinator lapangan aksi buruh.

BACA JUGA:  KPK Sita Barang Mewah Istri Edhy Prabowo

Ditempat yang sama Asdiansyah selaku Ketua DPC GSBI Kabupaten Bengkayang juga menyampaikan, bahwa mereka datang dari kabupaten Bengkayang membawa anggota mengunakan 4 bis yang bertujuan untuk melaksanakan aksi di depan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan Penolakan atas UU omnibus law. (snh)

 153 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *