Wejangan Ma’ruf Amin Agar Ormas Islam Mendalami Dahulu UU Cipta Kerja

Kabarmetro.id, Jakarta – Sikap sudah dikeluarkan Ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU, menolak UU Cipta Kerja, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan MUI dan ormas-ormas Islam agar mendalami isi UU Cipta kerja terlebih dahulu.

“Jangan didengar dari kanan, dari kiri. Tapi dibaca, didalami, direnungkan betul-betul. Kemudian bila ada hal yang memang masih perlu, disampaikanlah usulannya,” terang Ma’ruf.

Pada acara webinar disampaikan Wapres Workshop Pra Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (12/10).

BACA JUGA:  Mang Covid Ajak Lawan Pandemi, Sekaligus Atasi Korban PHK dan Kaum Disabilitas

Ma’ruf menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan respon dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan kerja, perbaikan birokrasi, penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Sehingga diperlukan pembenahan-pembenahan melalui undang-undang yang baru yang lebih responsif, cepat, dan memudahkan.

BACA JUGA:  Kementerian Kelautan: Pengembangan Budidaya Ikan Harus Lebih Masif dan Lebih Terkontrol

“Untuk itulah urgensinya dari pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menambah daya saing negara kita dalam persaingan global dan menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang dan investor global, sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru,” paparnya.

Sebab itu, tambah Wapres, apabila masih ada aspirasi masyarakat yang memang belum tertampung dan terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Perpres atau aturan pelaksanaan lainnya. “Itu masih terbuka. Oleh karena itu bisa dimasukkan,” tutur Wapres.

BACA JUGA:  KPK Sita Uang dan Mobil Edhy Prabowo

Ma’ruf berharap MUI bersama ormas Islam diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah secara konstruktif serta dengan cara yang baik. (red/ehs)

 3,834 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *