MUI Sesalkan Pada Pemerintah dan DPR Tidak Merespon Aspirasi Rakyat Dalam Menetapkan UU Ciptaker

Kanarmetro.id, Jakarta – Turut prihatin dan sangat menyesalkan disampaikan MUI kepada Pemerintah dan DPR yang tidak merespon serta mendengarkan permintaan masyarakat, karena menetapkan Undang-undang Cipta Kerja.

“Padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan bertemu dengan pimpinan DPR, termasuk anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi di Jakarta, Jumat (9/10).

Muhyiddin mengatakan, selain MUI ada juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa juga menolak ditetapkannya UU Cipta Kerja.

BACA JUGA:  Kemendikbud Luncurkan Pedoman Prokes Dalam 77 Bahasa Daerah

MUI pun menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para pengusaha, cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Maklumat yang ditandatangani KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas itu, MUI meminta kepada aparat Kepolisian untuk menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia para pengunjuk rasa.

BACA JUGA:  Presiden: Kembangkan Budaya Anti Korupsi dan Rasa Malu

Unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di depan umum, menurutnya dilindungi oleh konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“MUI mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

Harapan MUI kepada Presiden Jokowi agar dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dengan menghargai HAM warga negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani pengunjuk rasa.

BACA JUGA:  Full Digital, Usulan Menteri Kominfo Johnny G Plate Pada Hari Pers Nasional 2021

“MUI juga mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan MUI mengingatkan kepada para hakim agung MK untuk tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Mahkamah Ilahi di Yaumil Mahsyar,” ujar Muhyiddin. (red/ehs)

 3,834 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *