23.9 C
Jakarta
Kamis, Maret 4, 2021

Bantahan Wakil Ketua 1 DPRD Melawi Terhadap Tudingan Ketua Fraksi Nasdem

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabarmetro.id, Melawi – Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP secara pribadi dan Fraksi PAN serta selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Melawi menjawab tudingan Ketua Fraksi Partai Nasdem yang menyampaikan dihadapan awak media di ruang Rapat Sekretariat Partai Nasdem Melawi pada hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2020 lalu.

Dalam konfrensi pers Supardi, SP Ketua Fraksi Partai Nasdem tersebut menyampaikan, bahwa Hendegi Januadi memimpin Fraksi PAN dengan mengoordinasikan dukungan dari sebagian anggota Fraksi PDI-Perjuangan untuk tidak mengikuti rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Perubahan APBD Melawi 2020 sehingga rapat Parpurna tidak quorum yang mengakibatkan Raperda Perubahan APBD 2020 gagal disahkan.

Melalui press release, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP menyampaikan, bantahannya dihadapan awak media. Adapun pernyataan yang mengatakan dirinya melakukan atau menginisiasi boikot terhadap Rapat Paripurna itu adalah fitnah yang keji dan mengada-ada dan cenderung menyerang secara personal.

Menurut Hendegi, tuduhan Ketua Fraksi Partai Nasdem Supardi, mencoba  menggiring opini  seolah-olah sikap  penolakan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020 olehnya dan Anggota  Fraksi lainnya karena  tidak setuju dengan nomenklatur-nomenklatur baru (belanja baru) terkait kebijakan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

” Saya dituduhnya menginisiasi ‘Boikot’ Rapat Paripurna dan dengan gegabah pula ia mengatakan, saya telah menghianati rakyat Melawi. Dalam tuduhannya tersebut, dari Ketua Fraksi Partai Nasdem Saudara Supardi, SP mencoba menggiring opini seolah-olah sikap penolakan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2020,” terangnya. Minggu (4/10) di Rumjab Wakil Ketua I DPRD Melawi.

Lebih lanjut Hendegi menerangkan, ketidakhadiran Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna adalah merupakan Hak Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib dewan. Bagian kelima tentang pengambilan keputusan pasal 120, 121 ayat 1-8. (snh/jnr)

- Advertisement -

Latest news

Kaporles Banjar Rutin Imbau Protokol Kesehatan

Kabarmetro.id, BANJAR - Mengambil start di Mapolres Banjar, Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny SIK MH dengan didampingi Kasat Sabhara, Kasat Lantas, dan Kasat Binmas...
- Advertisement -

10 Kota Paling Toleran Tahun 2020 Versi SETARA Institute

Kabarmetro.id - Mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik di Indonesia, SETARA Institute melaporkan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2020. Dari 94 kota yang menjadi objek studi,...

Hadiri Asean Economic Ministers Retreat, Mendag Fokus Pemulihan Ekonomi

Kabarmetro.id, JAKARTA - Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi menghadiri Asean Economic Ministers (AEM) Retreat ke-27 yang berlangsung secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta,...

Sukseskan Program Kerja dan Visi Misi Kepala Desa Nanga Kayan

Kabarmetro.id, MELAWI - Kepala Desa terpilih Hamdan Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah resmi dilantik oleh Bupati Melawi Bertempat di halaman...

Related news

Sukseskan Program Kerja dan Visi Misi Kepala Desa Nanga Kayan

Kabarmetro.id, MELAWI - Kepala Desa terpilih Hamdan Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi telah resmi dilantik oleh Bupati Melawi Bertempat di halaman...

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza, Beri Bantuan Langsung Sembako Pada Korban Banjir Dringu

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Pasca banjir yang merendam ratusan rumah di dua desa Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo membuat Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza...

Imbas Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Melorot?

Kabarmetro.id, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader berpotensi membuat elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merosot. Sebab,...

Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore Tunggu Kajian Kemkumham

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah masih belum dapat memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore-Thobias Uly. Sebab, status kewarganegaraan Orient...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan