24.5 C
Jakarta
Rabu, Maret 3, 2021

Fungsi Media Masa dan Parpol Menjadi Penting, Imbauan Dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran

- Advertisement -
- Advertisement -

Kabarmetro.id, Pangandaran – Media masa dan partai politik dalam fungsi pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sangat penting.

Terlebih dinamika politik di Pangandaran sudah menjadi trending di nasional.

“Dan ini menjadi atensi Bawaslu agar pilkada bisa berjalan dengan lancar sehingga menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan saat membuka kegiatan sosialisasi di Hotel Sun In, kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Selasa (22/9).

Ia mengatakan, dengan integritas dan netralitas KPU dan Bawaslu khususnya, dirinya menyarankan untuk tidak ragu melaporkannya jika ada indikasi ke arah pelanggaran.

“Apabila pelanggaran itu terjadi di lingkungan kami maka laporkan ke kami,” ucapnya, dalam kegiatan yang dihadiri puluhan awak media dan perwakilan partai politik itu.

Iwan juga juga mencontohkan, ada jajaran Bawaslu Pangandaran yang terindikasi menjadi tim kampanye salah satu calon saat Pemilihan Umum Presiden RI 2019.

“Maka kami dengan tegas mengeluarkan orang tersebut dari keanggotaan dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi kami di jajaran Bawaslu Pangandaran. Begitu juga dengan di jajaran KPU hingga ke level bawah, lanjut Iwan, bila ada keberpihakan terhadap salahsatu calon laporkan saja ke Bawaslu,” ujarnya.

Untuk selalu menjaga kemungkinan adanya pelanggaran, lanjut Iwan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke jajaran paling bawah, pihaknya terus melakukan sosialisasi dalam upaya mengantisipasi terjadinya indikasi pelanggaran dalam Pilkada.

“Kami hanya bisa menyelesaikan sengketa secara musyawarah, kami tidak bisa memutuskan karena laporan akan diteruskan ke level paling atas. Jadi kami tidak memiliki kewenangan terhadap menindak atas adanya dugaan pelanggaran. Jadi ketika ada pelanggaran administrasi kami hanya bisa merekomendasikan saja,” katanya.

Bawaslu juga terus melakukan upaya-upaya preventif minimal tidak terjadi pelanggaran dalam Pilkada. Dalam hal ini partai politik dan media masa diajak untuk membantu menyosialisasikan dalam rangka membangun demokrasi yang utuh dan demokratis.

Media merupakan agen demokrasi, bagaimana menyampaikan informasi bersifat edukasi masyarakat, begitu juga dengan partai politik sehingga masyarakat tidak terbentur dengan yang bersifat pelanggaran money politik dan lainnya.

“Bawaslu memiliki tugas untuk memberikan kenyamanan pada saat pelaksanaan pilkada nanti, hingga bisa mendapatkan seorang pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat,” ucapnya.

Kasubag Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar Andika Pratama mengatakan, melihat dari sisi dimensi sosial indeks kerawanan Pilkada Pangandaran 2020 ada di angka 44,44 persen.

“Jadi tingkat kerawanannya masih di bawah jika dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur 61 hingga 64 persen, dan 83 persen untuk Kabupaten Bandung,” ujar Andika.

Jika dilihat dari konteks politik, angka kerawanan di Pangandaran paling kecil yakni angka 41 persen ketimbang Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 67 persen. Sedangkan kalau dilihat dari konteks dukungan infrastruktur, Pangandaran ada di indeks kerawanannya ada di angka 43,90 persen.

“Apalagi kalau dilihat dari konteks pandemi Covid-19, Pangandaran terbilang normal karena berada di zona kuning,” ucapnya.

Bagian Biro Hukum Setda Kabupaten Pangandaran dalam kesempatan ini juga sebagai narasumber menyampaikan beberapa poin tentang netralitas ASN pada Pilkada Pangandaran 2020. Diantaranya melaksanakan sosialisasi dan deklarasi netralitas ASN yang baru-baru ini digelar. Pungkasnya.(red/ach)

- Advertisement -

Latest news

Presiden Joko Widodo Batalkan Investasi Miras

Kabarmetro.id, JAKARTA - Setelah mendengar masukan, saran dan kritik dari para tokoh bangsa, para ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan...
- Advertisement -

Kapolres Bersama Wabup Humbahas Resmikan Desa Siambaton Sebagai Kampung Tangguh

Kabarmetro.id, HUMBAHAS - Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, S.H, S.I.K, M.H bersama Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, SH, MH meresmikan...

Wali Kota Habib Hadi Gandeng Pemprov Jatim Minimalisir Terjadinya Banjir

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Pasca banjir melanda dua kelurahan di wilayah selatan Kota Probolinggo, Jumat malam (26/2) pekan lalu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin...

KPK Klaim Belum Menyerah Buru Harun Masiku

Kabarmetro.id, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim belum menyerah untuk memburu dan membekuk mantan Caleg PDIP, Harun Masiku. Sudah lebih dari setahun, lembaga antikorupsi...

Related news

Imbas Kader Terjaring OTT, Elektabilitas PDIP Melorot?

Kabarmetro.id, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai penangkapan sederet kader berpotensi membuat elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merosot. Sebab,...

Bupati Terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore Tunggu Kajian Kemkumham

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pemerintah masih belum dapat memastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore-Thobias Uly. Sebab, status kewarganegaraan Orient...

Ibas: Jangan Adu Domba Saya dengan AHY

Kabarmetro.id, JAKARTA - Organisasi Sayap Partai Demokrat, Kader Muda Demokrat (KMD) mengusulkan supaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi ketua umum berpasangan dengan Edhie...

Tanggapi Pernyataan KMD, Ibas: Jangan Adu Domba Saya dengan AHY

Kabarmetro.id, JAKARTA - Organisasi Sayap Partai Demokrat, Kader Muda Demokrat (KMD) mengusulkan supaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi ketua umum berpasangan dengan Edhie...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan