Amburadul Dalam Penyaluran BPNT Bupati Ciamis Buka Evaluasi Rapat

Ciamis, kabarmetro.id – Herdiat Sunarya Bupati Ciamis, membuka rapat Pembahasan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako Tahun 2020 bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Ciamis. Senin (21/9/2020).

Evaluasi dan pembenahan rapat mengenai atas adanya keluhan masyarakat terkait amburadul pendistribusian BPNT.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati Ciamis, Pj Sekda Kabupaten Ciamis, Asisten Daerah Bidang Ekbang Kesra, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Sosial serta unsur Forkopimda yang lainya.

Herdiat mengatakan, menerima laporaan tentang adanya ketidak tertiban terhadap penyaluran BPNT sehingga penting adanya pembenahan dan evaluasi.

BACA JUGA:  Gubernur Anies: Tidak Bisa Jalan Sendiri-sendiri Dalam Penanganan Covid-19

“Menyikapi tentang situasi dan kondisi saat ini mengenai bantuan BPNT, perkembanganya makin kesini makin tidak tertib, baik dari media maupun laporan masyarakat langsung, hal ini membuat gaduh sehingga perlu adanya pembenahan dan harus betul-betul menyikapinya, “ujarnya.

Bupati Herdiat mengatakan, Perlu kesungguhan dan keseriusan semua pihak serta perlu adanya regulasi khusus yang mengaturnya agar pendistribusian BPNT tersebut bisa tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bupati Ciamis menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang panduan teknis, perlu adanya pembentukan tim koordinasi BPNT tingkat Kabupaten serta proses verifikasi sehingga diperoleh data-data yang valid.

BACA JUGA:  Harapan Wakil Presiden Peran FKUB di Daerah Diperkuat

Pemerintah berhak menerima laporan mengenai data elektronik untuk mengetahui bentuk transaksi serta menghindari transaksi fiktif.

Perlu ketegasan dan tindakan terhadap ASN atau tenaga pelaksana baik perorangan maupun kelompok serta oknum yang ikut berperan di dalamnya.

Wabup Yana menimpali, harus dibenahi dari sistemnya, ketika sistemnya baik maka semua permasalahan bisa teratasi.

“Atur dulu sistemnya dengan baik, termasuk yang terlibat didalamnya dengan bekerjasama dengan Kasi pelayanan desa, saya berharap jangan mau diatur oleh suplayer atau LSM dan yang lainya agar bantuan tepat sasaran sesuai dengan kualitatif dan kuantitatifnya, tegas Yana.

BACA JUGA:  Tundra Meliala Silahturahmi Dengan Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto

Dedi, Koordinator TKSK Ciamis ikut bicara, bahwa semua permasalahan bermula dari penambahan nominal bantuan dari 150 ribu menjadi 200 ribu sehingga banyak pihak yang ingin terlibat.

“Saya berharap ada standar SOP atau regulasi khusus yang mengatur tentang pihak ke tiga,” ucapnya.

Bupati Ciamis mengintruksikan, kepada pihak-pihak pelaksana BPNT untuk membuat aturan khusus yang didalamnya menguatkan aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan yang sudah ada.(red/ach)

 773 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *