Sri Mulyani : Kontraksi ekonomi DKI Jakarta Berdampak Nasional

Jakarta, kabarmetro.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memantau perkembangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang baru saja diberlakukan mulai 14 September 2020. Sebab, sekitar dua pekan lagi kuartal-III tahun ini akan berakhir.

Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah tengah melakukan monitoring dan melihat data-data yang berhubungan dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi selama penerapan PSBB. “Sesuai yang diumumkan, PSBB sifatnya pada beberapa yang ditengarai sebagai pusat penyebaran Covid-19 yakni perkantoran,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/9/2020).

BACA JUGA:  PLN SIAP LAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BEBASKAN TAGIHAN PELANGGAN 450 VA DAN DISKON 50 PERSEN PELANGGAN 900 VA

Ia memaparkan, penerapan PSBB DKI Jakarta kali ini berbeda dari penerapan PSBB pada pertama kali saat Maret 2020. Saat ini, perkantoran hanya dibatasi kapasitasnya menjadi 25 persen.

“Artinya PSBB sekarang berbeda dari situasi pada Maret dan April yang waktu itu memberikan situasi dimana seluruh kegiatan masyarakat terhenti. Sekarang kita melihat skalanya menurun,” ujarnya.

Meskipun demikian, PSBB Jakarta saat ini tetap memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:  Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto Lakukan Kunjungan Kerja

“Namun, tone-nya kita melihat kemungkinan bahwa dalam kisaran ini karena adanya seperti terjadi di DKI, kita siapkan kemungkinan berada di lower end,” ucapnya.

Namun, proyeksi pemerintah terkait ekonomi di kuartal-III 2020 masih belum berubah yakni dalam kisaran 0 persen hingga -2,1 persen. “Nanti kita lihat berdasarkan assessment kita terhadap pergerakan 2 minggu ini. Kita harap enggak terlalu jauh penurunannya,” terangnya.

Sri Mulyani menambahkan, DKI Jakarta sendiri merupakan provinsi dengan kontribusi terhadap PDB cukup besar, sekitar 17 persen. Artinya, jika kontraksi ekonomi Jakarta tinggi, maka kondisi tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ekonomi nasional.

BACA JUGA:  Hanya 6 Asosiasi Jasa Kontruksi Yang Bisa Ikut Tender di Majalengka Mengacu SK PUPR

Kontraksi ekonomi DKI Jakarta pada kuartal-II 2020 sudah cukup dalam yakni -8,2 persen. “Saya harapkan tidak ada penurunan pada September ini sehingga kontraksi DKI pada kuartal-III 2020 diharapkan akan lebih rendah dari atau jauh lebih kecil dibandingkan kontraksi pada kuartal-II 2020,” tegasnya. (Red)

 6,289 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *