24.9 C
Jakarta
Senin, Maret 8, 2021

Hanya 6 Asosiasi Jasa Kontruksi Yang Bisa Ikut Tender di Majalengka Mengacu SK PUPR

- Advertisement -
- Advertisement -

Majalengka, kabarmetro.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia dengan keputusan Menteri PUPR nomor 1410/KPTS/M/2020 merilis 12 Asosiasi yang berhak untuk mengikuti pengadaan jasa konstruksi yang sah berdasarkan keputusan menteri di seluruh Indonesia

Ini sesuai dengan melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi salah satunya dibidang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Terakreditasi.

Ke 12 Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Terakreditasi ini adalah sebagai berikut GAPEKSINDO, INKINDO, AKTI, GAPENSI, ASKONAS, AKI, ASPEKNAS, ASPEKINDO, AABI, GAPENRI, PERKINDO dan GAPEKNAS inilah asosiasi jasa kontruksi yang berhak mengikuti dalam jasa pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Menurut pantauan jurnalis kabarmetro.id dilapangan yang berada di Majalengka hanya ada 6 Asosiasi Badan Usaha Kontruksi yang sudah terakreditasi dan tercatat di kementerian PUPR republik Indonesia

Jadi sisanya yang berada di Majalengka dan ikut dalam tender atau pelelangan yang diselenggarakan tidak bisa ikut kalaupun ikut itu pun harusnya gugur menurut salah seorang pelaksana (tidak mau disebut namanya dengan alasan keamanan) yang sering ikut dalam pekerjaan jasa konstruksi saat di tanya oleh awak media di lapangan pada hari Sabtu, (12/9/2020).

Senada yang dikatakan oleh salah satu ketua asosiasi Badan usaha Jasa konstruksi yang ada di Majalengka bahwa kalau melihat aturan dari kementerian itu sudah lama kalau dijalankan yang maksa ikut lewat asosiasi yang tidak sah atau tidak terakreditasi pemerintah seharusnya gugur ungkapnya.

Bahkan saat beliau menanyakan ke kepala dinas PUPR Majalengka terkait edaran ini sudah mengetahui surat keputusan menteri ini jadi asosiasi yang sah dan sudah mendapatkan akreditasi berharap penyelenggara tender harus selektif dalam administrasi tender karena ini kan keputusan menteri PUPR yang harus dipatuhi harapnya. (Red/Topik)

- Advertisement -

Latest news

Mustahik Binaan Baznas di Jember Capai Hasil Panen 394 Kg Maggot

Kabarmetro.id, JEMBER - Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS melalui program Mustahik Pengusaha melakukan panen 394 maggot yang dilakukan kelompok "Budidaya Maggot BSF Al-Hikmah...
- Advertisement -

MPRS Cabut Mandat Presiden Soekarno

Kabarmetro.id - Jatuhnya Soekarno dari kursi presiden pertama RI merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi ‘mandat’ kepada...

Target DPC PKB Kota Probolinggo Suara Terbanyak Pilkada dan Pileg 2024

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa menetapkan Abdul Mujib sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Probolinggo periode 2021-2026. Muscab serentak di kabupaten...

Bupati Purwakarta Lantik Sejumlah Pejabat Baru

Kabarmetro.id, PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengambil sumpah dan melantik dua pejabat eselon II untuk mengisi Jabatan Tinggi Pratama yakni Kepala Dinas...

Related news

Rampung Maret 2922, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Seksi 3 (Taman Mekar – Sadang)

Kabarmetromid, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama PT Jasamarga Jakarta Cikampek (Japek) Selatan tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Jakarta –...

Mendag Perkuat UMKM Dalam Gerakan Cinta Produk Indonesia

Kabarmetro.id, JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik gerakan cinta produk Indonesia yang di gaungkan Presiden Jokowi, Sabtu (6/3). Mendag menyampaikan, dalam upaya mendukung...

Mendagri Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021

Kabarmetro.id, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, telah menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 5/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro...

Prioritas Produk UMKM, Kemenkop Sosialisasi Belanja Pemerintah

Kabarmetro.id, BENGKULU - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI) menggelar sosialisasi alokasi belanja pemerintah untuk produk UMKM secara...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan