Kebijakan Tegas Diperlukan Pemda Humbahas Guna Menekan Angka Terpapar Covid-19

Humbang Hasundutan, kabarmetro.id – Memperhatikan ekskalasi peningkatan Covid19 yang terjadi di Humbang Hasundutan (Humbahas) perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah untuk menekan angka positif covid19 yang kini telah mencapai 17 orang positif covid19.

Dengan jumlah yang terpapar covid19 tersebut menyebabkan Humbahas menjadi wilayah zona merah.

Hal itu dinilai ketika pada masa new normal terjadi kelonggaran dalam hal penanganan Covid19.

Melihat kondisi tersebut, salah satu pemuda dari Doloksanggul menilai bahwa ketika memasuki masa new normal terjadi kelonggaran kebijakan terhadap penanganan covid.

Disisi lain masih adanya warga yang terkadang tidak memperdulikan sama sekali sehingga tidak memenuhi anjuran pemerintah dalam menjalankam protokol kesehatan terutama menggunakan masker.

Disisi lain ketegasan dalam hal pengawasan di perbatasan keluar-masuk Humbahas dirasa juga mengalami kelonggaran.

Ganda sihite mengatakan, bahwa setelah memasuki masa new normal kala itu pengawasan berkurang terutama ditempat tempat yang menimbulkan perkumpulan atau kerumunan, seperti pengawasan di pasar, di pesta adat dan kerumunan lainnya.

Ia menambahkan, bahwa terjadi lonjakan positif Covid- 19 yang membuat Humbahas menjadi zona merah.

BACA JUGA:  Polres Majalengka Polda Jabar Bagikan Masker dan Sembako Kepada Para Tuna Netra Serta Edukasi 3M

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan Humbahas zona merah akibat positif covid 19, yaitu Akibat aktivitas warga Humbahas dan pejabat yang keluar kota dan kurang nya pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada masyarakat Humbahas terutama memasuki tahapan Pilkada 2020 ini”, ungkap Ganda Sihite.

Disisi lain Ganda yang juga alumni FH Universitas Riau itu sangat menyayangkan langkah pemkab Humbahas dalam rangka memutus rantai penyebaran covid mengacu pada Perpres No 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tunjangan Pegawai di Sekretariat Ketahanan Nasional.

Hal ini menurutnya suatu ketidaksinkronan dalam menerapkan peraturan dalam penanganan Penyebaran Covid19.

“Bagaimana mungkin Perpres No 6 tahun 2020 itu dijadikan acuan dalam penanganan covid19 di Humbang Hasundutan. Padahal ada peraturan yang mengatur penanganan Covid 19 ini, diantaranya UU No 6 tahun 2018 tentang karantina Kesehatan, ada juga Perppu No 21 tahun 2020 tentang PSBB dan peraturan lainnya”.

“Saya rasa tak sinkron Perpres No 6 tahun 2020 ini dijadikan pemkab sebagai acuan untuk penanganan covid19 di Humbahas ini, terang Ganda”.

BACA JUGA:  Upaya Sat Lantas Polres Bogor Polda Jabar Ajak Pengguna Jalan Lebih disiplin Menggunakan Masker

Selain itu aktivis Gerakan Mahasiswa Nasinal Indonesia (GMNI) ini juga menilai Peraturan Bupati Humbahas No 48 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan penanganan covid 19 sangat terlambat. Menurut Ganda ketika sudah ada yang terpapar positif covid 19 baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum.

“Perbub No. 48 Tahun 2020 ini sangat terlambat, karena sudah ada warga yang terpapar baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum, sejauh ini kenapa belum diterapkan, apa harus banyak yang warga yang terpapar baru menerapkan disiplin dan penegakan hukum itu? Saya rasa sangat terlambat”.

Seharusnya dari sejak memasuki masa new normal sudah ada aturan tegas supaya tidak ada yang melanggar protokol kesehatan.

Jika pemerintah kabupaten serius menerapkan langkah-langkah yang bijak dalam penanganan covid19 ini, mungkin Humbahas masih dalam zona hijau,” Pungkas Ganda.

Menyambung pernyataannya, Ganda meminta kepada Pemkab supaya dapat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Humbang Hasundutan sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran covid19.

“Dalam pemberlakukan PSBM ini warga masih tetap bisa bekerja tapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sampai jam 6 sore.

BACA JUGA:  Gelar Sosialisasi 3M di Lingkungan Pasar Polres Majalengka Polda Jabar

Sektor usaha, dan kegiatan lainnya tetap bisa dilakukan sampai jam 6 sore. Kemudian, warga berada di luar rumah, paling malam sampai pukul 21, di atas pukul 21, tidak ada lagi aktivitas warga di luar rumah dan kegiatan sekadar kumpul-kumpul di luar rumah. Kecuali keluar rumah kalau keperluan mendesak,” ujar Ganda.

Dan dalam pemberlakuan PSBM ini juga harus dilakukan pengawasan yang ketat dari relawan Desa/kelurahan ditambah dari aparat kepolisian. Dan diharapkan juga kepada warga Humbahas tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua kegiatan di luar rumah, selain itu juga harus rajin membersihkan diri. Setelah kegiatan di luar rumah, agar mandi yang bersih sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga, tambah Ganda.

Ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama, saling menjaga supaya kita tetap terhindar dari Covid 19 supaya dapat memutus rantai penyebaran covid19 di Humbahas, Juga berdoa supaya Covid19 ini segera berakhir, Ganda menutupi pembicaraan.(ES)

 5,840 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *