24.8 C
Jakarta
Sabtu, Februari 27, 2021

Bertemu dengan Ketua DPD RI, Ini Keluhan Pelaku Bisnis Kepelabuhanan di Tanjung Perak

- Advertisement -
- Advertisement -

Surabaya, kabarmetro.id – Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru.

“Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/8/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki)

Lebih lanjut Henky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aktifitas ekonomi di dalam negeri tersendat atau bahkan terhenti, tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya.

Agar aktifitas bisnis bisa kembali bangkit, maka ia berharap di masa pandemi ini pemerintah memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan dan bukan pada sisi menegakkan peraturan belaka.

“Kami dari dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional. Kami mengharapkan sekali dalam masa-masa memasuki New Normal, Pemerintah memberikan toleransi yang tinggi dan juga tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha,” ungkap Henky.

Ia mencontohkan, beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha, diantaranya aturan tentang Persetujuan Impor (PI) yang menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini berdampak pada tersendat dan kurangnya pasokan bahan baku industri yang akhirnya membuat proses produksi terpaksa berhenti.

“Karena ketergantungan bahan baku sangat tinggi. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja serta produk turunannya, tetapi juga pada impor bahan baku tekstil dan bahan baku pakan ternak,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. “Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit,” tegasnya.

Henky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya. Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha.

Dan guna menggairahkan kembali dunia usaha, lanjutnya, perlu tatanan Nasional Ekosistem Logistik juga yaitu dengan cara menegaskan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Khususnya praktik untuk selalu mencari kesalahan yang tidak prinsipil dari pelaku usaha.

“Campur tangan aparat kepolisian dalam rangkaian kegiatan usaha jasa logistik juga masih mengganggu dunia usaha sampai saat ini. Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Henky juga mengkritisi tentang mudahnya ijin berusaha yang diberikan kepada PT Pelindo 3 oleh Kementerian BUMN dengan melakukan investasi usaha yang bukan core businesnya, contohnya pengadaan atau menambah armada truk atau trailer.

“Tentunya aksi bisnis ini akan merusak pasar dengan memasuki wilayah market lini dua yang sudah ditangani oleh anggota asosiasi angkutan darat yang terkait,” kata Henky

Di sisi lain, juga ada kasus ketidaktaatan Terminal Teluk Lamong terhadap perjanjian kerjasama dengan Organda dalam hal penyediaan truk dan trailer berbahan baku gas (BBG) ramah lingkungan di lingkungan Teluk Lamong.

“Awalnya, ada kerjasama antara Organda dengan Teluk Lamong untuk menyediakan angkutan ramah lingkungan. Dan oleh organda sudah dilaksanakan hingga di pertengahan tahun 2016 sekitar 50 unit lebih truk dan trailer BBG yang telah disediakan. Tetapi di akhir tahun 2016, kebijakan berubah. Teluk Lamong mempersilahkan truk berbahan baku solar beroperasi di sana. Ini sangat merugikan Organda hingga akhirnya tidak mampu beroperasi lagi karena kalah bersaing,” tambahnya.

Menanggapi keluhan mereka, AA LaNyalla mengucapkan terimakasih kepada Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya karena telah menyampaikan aspirasi tersebut.

“Silahkan pada masing masing asosiasi menyampaikan aspirasinya secara tertulis dan nanti akan kita bahas apa yang menjadi subtansi permasalahannya. Nanti kita teruskan ke masing-masing menteri terkait. Kalau perlu, kami juga akan menyampaikan ke presiden, karena saya secara berkala berkomunikasi dengan presiden,” pungkas LaNyalla.[] Red.

- Advertisement -

Latest news

Lantik Delapan Pejabat Eselon II, Wali Kota Habib Hadi Nantikan Terobosan dan Inovasi

Kabarmetro.id, PROBOLINGGO - Di tengah rintik hujan yang membasahi Kota Probolinggo, Jumat malam (26/2), Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin melantik delapan pejabat yang...
- Advertisement -

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Lantik Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan

Kabarmetro.id, MEDAN - Salah Satu kepala daerah yang dilantik yakni Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Prosesi pelantikan kepala daerah periode 2021-2026 dilakukan secara langsung di...

Ikon Jembatan Nanga Pinoh Sasaran Warga, Tim Satgas Bubarkan Kerumunan

Kabarmetro.id, MELAWI - Tim Yustisi Kabupaten Melawi dan Satgas Aman Nusa II Polres Melawi melakukan imbauan agar masyarakat tidak melakukan kerumunan dibawah jembatan Nanga...

Diskominfo Purwakarta Raih Penghargaan Urusan Persandian se Jawa Barat

Kabarmetro.id, PURWAKARTA - Era keterbukaan dan globalisasi berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangatlah mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Masyarakat memiliki kebebasan...

Related news

Resmi Dilantik Rohidin-Rosjonsyah, Presiden RI Titip Salam Kepada Masyarakat Bengkulu

Kabarmetro.id, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik gubernur bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Istana Negara, Kamis pada...

Butuh Dua Kali Suntikan Vaksin Capai Titer Optimal Guna Melawan Virus

Kabarmetro.id, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, adanya tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat yang terinfeksi Covid-19...

Presiden Joko Widodo Berikan Target Dua Hari, Jebolnya Tanggul Citarum

Kabarmetro.id, BEKASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa...

PBNU dan Baznas Jalin Kemitraan Strategis, Gerakan Cinta Zakat

Kabarmetro.id, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin kemitraan strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). PBNU pun mendukung penuh BAZNAS dalam mengelola...
- Advertisement -

Tinggalkan Balasan