Masyarakat Hukum Kota Payakumbuh “Hibah Tanah Eks-Pertanian” Cacat Hukum

Payakumbuh.kabarmetro.id- Masyarakat Hukum Kota Payakumbuh mempertanyakan alasan Pemerintah KotaPayakumbuh yang menghibahkan tanah “eks Pertanian” kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Apalagi pada saat yang sama Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga tengah mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Masyarakat Hukum Kota Payakumbuh, Ady Surya SH, MH dan M. Nurul Fajri SH, dalam Siaran Pers, memaparkan bahwa pemberian hibah ini sangat sarat akan konflik kepentingan, karena tidak memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi Kota Payakumbuh serta dilakukan pada momentum yang tidak tepat

Apalagi aset pemerintah daerah yang dihibahkan itu memiliki nilai strategis yang tinggi untuk lokasi yang berada di kawasan Kota Payakumbuh. Selain itu hibah tersebut tidak memiliki ukuran yang jelas akan memberikan dampak seperti apa terhadap pembangunan atau kemajuan Kota Payakumbuh.

BACA JUGA:  Diduga Galian Ilegal Muncul Kembali di Desa Tamelang

Padahal aset yang dihibah juga diperoleh dari hibah yang pasti pada saat diperoleh bertujuan untuk  pembangunan atau kemajuan Kota Payakumbuh.

Maka jika tujuan dan manfaatnya tidak jelas pembangunan dan kemajuan Kota Payakumbuh, hibah yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh patut diduga memiliki indikasi suap. Karena Kejaksaan tengah melakukan  pengungkapan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Hibah yang dilakukan tersebut telah mengabaikan ketentuan perundang-undang, dikatakan Ady Surya, mantan Ketua LBH Padang itu, khususnya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Dasar Tata Ruang Kota Payakumbuh. Di mana tidak ada persetujuan DPRD dan kawasan tersebut adalah kawasan perkantoran.

BACA JUGA:  Bupati dan Sekretaris di Tetapkan Jadi Tersangka

Yang semestinya menjadi prioritas adalah bagi perkantoran Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh. Bukan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh.

Sehingga hibah ini cacat secara formil maupun secara materil. Oleh karena itu kami meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Walikota Payakumbuh untuk membatalkan pemberian hibah tanah tersebut kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

BACA JUGA:  Lahan Warga Nias Utara Diterobos Kontraktor Tanpa Ijin Pemilik Tanah

Selain itu juga meminta kepada DPRD Kota Payakumbuh untuk melakukan interpelasi terhadap pemberian hibah ini, pinta Ady dan M Nur Fajri

Memperjelas tujuan dan manfaat hibah tersebut bagi Kota Payakumbuh, khususnya bagi Pemerintah Daerah.

Kalau perlu mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Payakumbuh untuk membatalkan pemberian hibah. Begitu juga kepada Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan
Kejaksaan Negeri Payakumbuh agar tetap independen, profesional serta transparan dalam mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Bebas dari segala konflik kepentingan, pinta dua pentolan aktifis anti korupsi./[] Rel/Ed

 1,457 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *