Jokowi DIHIANATI para pendukungnya ?

Bogor, 25 Juli 2020.

Bogor, kabarmetro.id – *”Perlu INPRES..saya terbitkan.. kalau perlu PERPPU..saya buatkan.., Saya siap mempertaruhkan reputasi politik saya..asalkan demi RAKYAT.”* ungkap Presiden di depan para menteri kabinet yang dipimpinnya kala memimpin rapat kerja terkait penanganan epidemi Covid-19.
Rendahnya penyerapan anggaran di beberapa Kementrian menjadi keprihatinan tersendiri dan Kementrian Sosial mendapatkan pujian “Lumayan” pada moment tersebut.

Besarnya serapan anggaran oleh Kemensos sepertinya tidak/ belum berbanding lurus dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan guna mencegah terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang memang selalu mencari celah untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongannya.

Keperdulian dan keberpihakan Presiden akan kesulitan rakyatnya selama masa pandemi ini dengan meluncurkan berbagai program Bantuan Sosial melalui Kemensos justru malah menimbulkan suatu kegaduhan tersendiri bahkan tercurigai dijadikan ajang kesempatan untuk memperkaya/menyenangkan kelompok tertentu saja.

Nuansa _*minor/tidak sedap*_ tersebut ternyata masih saja tercermin pada pasca pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian sosial yang bekerja sama dengan PT. POS Indonesia sebagai juru bayarnya di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Senin tertanggal 20 Juli 2020 lalu., meskipun telah mengikut-sertakan POSPERA sebagaimana yang tertera dalam spanduk yang terbentang di saat pelaksanaan acaranya, konon POSPERA inilah yang aktif melakukan tahapan pendampingan mulai dari saat pendataan hingga kepanitiaan acara pembagian bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- _(satu juta delapan ratus ribu rupiah)_ per Kepala Keluarga bagi 1.100 an lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

BACA JUGA:  Selamat Jalan Sahabat, Alm Budi Sumarto Pimpinan Umum transmetronews.co id

Kesuksesan acara yang berlangsung meriah bahkan turut dihadiri oleh Bapak Halim Johanes seorang anggota DPRD kabupaten Bogor dari PDI Perjuangan, sungguh sangat disayangkan ternyata masih saja menyisakan ISSUE tentang adanya *potongan/permintaan sejumlah dana* yang relatif cukup besar kepada para penerima bantuan tersebut .

Keberadaan suatu organisasi tertentu yang diikut sertakan untuk mendampingi berlangsungnya suatu Program terutama yang berupa Bantuan Sosial bagi masyarakat terkait pandemi Covid-19, sesungguhnya diharapkan akan dapat menghilangkan berbagai praktek ilegal yang sering terjadi selama ini seperti terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan hingga adanya pemotongan/permintaan dana dari bantuan sosial yang digelontorkan.., namun hal tersebut sepertinya hanya baru sebatas wacana saja.
Kecurigaan akan adanya praktek pemotongan BST tersebut semakin menjadi dengan adanya keengganan DPC POSPERA kabupaten Bogor memberikan jawaban/klarifikasi atas upaya konfirmasi dari pertanyaan pihak media terkait ISSUE pemotongan yang berkembang.

Beberapa komentar yang berhasil kami kumpulkan dari WAG organisasi pendamping tersebut justru mengesankan adanya pemakluman ataupun mentolelir adanya pengutipan dana Bantuan tersebut dengan mengemukakan alasan adanya pemberian sukarela bagi biaya sewa kendaraan, para personal organisasi tersebut yang capek membersihkan tempat berlangsungnya acara dan sebagainya bahkan hingga ada yang meralat status WA sebelumnya yang terlanjur dilihat publik dengan membuat sebuah testimony rekaman pernyataan yang mengatakan bahwa pihak RT setempat yang melakukan permintaan padanya bukan dari pihak Organisasi pendamping..
—–

BACA JUGA:  Di Duga Oknum PNS Rangkap Jabatan Jadi Wartawan

*”Kita harus ikut serta mengamati, menjaga dan mengamankan kebijakan yang telah diupayakan Presiden dalam hal pemberian Bantuan Sosial bagi masyarakat terkait pandemi yang terjadi. Sungguh suatu kekonyolan dan penghianatan yang harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya hingga para aktor intelektual yang sengaja melakukan pungutan liar Bansos.”* ungkap Supriyadi selaku Ketua OKK di DPP PAKUWOJO yang bermarkas di jalan Cipinang Besar, Jakarta tersebut saat dimintai tanggapan secara daring terkait maraknya pungli yang ada.

Sementara itu Ricard Juan Purba seorang aktivis sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup yang juga sebagai PLT Ketua AWPI Kabupaten Bogor yang turut dimintai tanggapan atas ISSUE tersebut mengatakan : *”ya betul… sy juga bertanya tanya… kenapa organisa sebesar Pospera bisa ada timbul issu seperti di atas…?! Seharusnya Pospera bisa menympaikan sebenar-benarnya, seterang-terangnya program yg dilaksanakan agar bisa dikomsumsi publik dengan baik, bukan justru malah terfokus pada personal yang melemparkan issu. Seharusnya Pospera fokus pada substansi permasalahan yang terjadi…yang mana ada bantuan dan ada permintaan sejumlah dana pada para penerimanya..”*

Pada kesempatan terpisah adalah Hardadi Sulaksmono selaku salah seorang Relawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Relawan (FORKAWAN) juga turut mengomentari tentang maraknya ISSUE pemotongan/permintaan sejumlah uang dalam berbagai program Bansos yang selama ini sering terjadi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
*”Berbagai biaya persiapan hingga pelaksanaan pendistribusian BANSOS, seharusnya tidak boleh dibebankan kepada para KPM, sebagaimana peringatan Presiden yang mengatakan bahwa TIDAK BOLEH ADA PEMOTONGAN/PERMINTAAN DANA SATU RUPIAHPUN kepada penerima BANSOS !.”*

BACA JUGA:  KH.Joko Supeno Mukti : Jadikan Al-Qur'an Sebagai Pondasi

*”Pihak Organ pendamping, Kementrian Sosial dan PT. POS INDONESIA sebaiknya membuka data para penerima seluas-luasnya agar bisa dilakukan cek recek dan kroscek terkait issue yang ada. Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan dalam hal ini, dan untuk selanjutnya diharapkan agar pihak Kementrian Sosial harus mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.”*
*”Kementrian Sosial wajib mengumumkan secara terbuka terkait latar belakang dan dasar pertimbangan atas dipilihnya suatu organisasi yang akan diikut sertakan dalam program, hal tersebut sangat perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kecurigaan di masyarakat akan adanya suatu ‘Kongkalikong’ antara pihak Kemensos dengan Organisasi yg diikutsertakan.”* lanjut koordinator FORKAWAN tersebut seraya mengakhiri peryataannya pada pihak kabar metro, id.[] Richard

 394 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *