Kantor PP Kesatuan Pelaut Indonesia Tertutup Untuk Pelaut

Jakarta, kabarmetro.id –  Aksi damai pelaut pelaut Indonesia meminta tanggung jawab Presiden (Kesatuan Pelaut Indonesia) Prof. DR. Mathias Tambing, SH.MSi atas Jaminan keselamatan dan keamanan pelaut di perusahaan Kapal Asing.

Kepada kabarmetro.id Ricardo Hutabarat menyampaikan selama perjalanan organisasi sangat menyayangkan sikap KPI yang selalu menyerahkan persoalan pelaut ke Pemerintah, yang pada akhirnya rekan rekan pelaut jua yang menolong.

Jum’at , 17 Juli 2020, jam 14.00 WIB di  Kantor Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) jalan Cikini Raya No 58 AA -BB Menteng Jakarta Pusat merupakan aksi damai untuk ketiga kalinya dilakukan oleh koordinator eksekutif KPI Tonny Pangaribuan bersama anggota lainnya dalam misi menyelamatkan organisasi KPI.

BACA JUGA:  Konflik di HKBP Cibinong Pendeta Pengganti Gagal Di Lantik

Tuntutan peserta aksi dalam penyelamatan Aset dan Harta milik KPI, berikut cuplikannya :

Tampak hadir dalam aksi Captain dan Perwira Pelaut wanita yang kemudian dilakukan pembacaan tuntutan oleh Andi muslih,eks Pelaut Holland America Line, dimana telah memberi kontribusi terbesar dalam pembayaran iuran keanggotaan yang sampai saat ini sama sekali tidak mendapat manfaat atau kesejahteraan hal ini disampaikan dalam suasana aksi sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan Masker.

Beberapa hal terjadinya aksi damai oelaut Indonesia, ketika  pengurus pusat PP KPI yang saat ini berkuasa dari forum Kongres Luar Biasa (KLB) KPI dari tahun 2017 ,merupakan kepengurusan yang tidak lepas dari turunan pengganti PP KPI hasil KongresVII KPI tahun 2004 dan kepengurusan turunan sebelumnya sebagai pengganti PP KPI dari forum kongres KPI tahun 2009 adalah Kepengurusan PP KPI illegal.

BACA JUGA:  Jokowi DIHIANATI para pendukungnya ?

Berdasarkan hasil kongres VII KPI tahun 2009 telah terjadi dead lock, sehingga tidak tidak ada penggantian pengurus baru untuk periode 2009-2014, dan tidak pernah ada Surat Keputusan(SK) tentang keputusan dan pengesahan PP KPI dari Pimpinan Kongres VII KPI.

Mathias Tambing anggota Komite Pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan serta Sekretaris Pimpinan Kongres VII KPI, dasar menjabat Presiden KPI pada Kongres Luar Biasa 17 Desember 2017, peserta aksi tetap beranggapan PP KPI illegal oleh karena bagian tak terpisahkan dari turunan Kongres VII KPI tahun 2009 yang illegal.

BACA JUGA:  KABAR METRO Peduli

Sehingga menjadi catatan pengurus KPI yang saat ini berkuasa merupakan  produk cacat hukum dan dan dianggap Illegal karena mengangkat dirinya sendiri menjadi Presiden KPI.

Pelaksanaan aksi damai berjalan aman dan lancar dengan di buktikan penyampaian Kapolsek Menteng Kombes Heru Novianto pada akhir aksi ” pihak Kepolisian Polsek berterima kasih atas aksi damai yang sudah berjalan tertib, tidak ada aksi anarkis dan dalam hal ini posisi Kepolisian di pihak netral, dan biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya untuk mencari kebenaran ” Ujarnya. [] Red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 181 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *