Gaya Hidup Pengurus KPRI Depdikbud Berbading Terbalik Dengan Penghasilan

 

Limapuluh Kota.-kabarmetro.id –  Kondisi Koperasi Pegawai Republik I Indonesia (KPRI) Depdikbud Kec. Harau yang sejak berdirinya, 1978 lalu dengan 250 anggotanya diketahui, kini tercatat miliki aset senilai Rp.10 Miliar, dan modal usahanya senilai Rp.4 Miliar.

Informasi tersebut didapat dari beberapa guru SD dan TK yang menjadi anggota Koperasi KPRI di Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota,  sebagai perbandingan terbalik antara hasil usaha koperasi dengan  gaya hidup pengurus yang manerima penghasilan rendah.

KPRI Depdikbud mendapatkan modal usaha dari iuran wajib 250 anggota sebesar Rp 200.000 perbulan per anggota dan iuran simpanan Hari Raya sebesar Rp 100.000 per tahun.

Anggota KPRI kebanyakan berprofesi sebagai guru SD dan TK mengeluhkan management pengurus yang terkesan lebih mementingkan urusan pribadi. Ujar salah seorang anggota yang enggan disebutkan namanya.

BACA JUGA:  Kapolsek Panawangan Polres Ciamis Bersama UPTD Pertanian Hadiri Kegiatan Panen Raya Jagung

Bahkan informasi keuangan KPRI mengalami pailit sampai ke awak media, saat di konfirmasi ketua KPRI Sofyan Efendi masa jabatan 2018 – 2020 membenarkan informasi tersebut.

Selain ketua KPRI,  Sofyan Efendi, juga menjabat sebagai Pembina/ Penasehat, pada Korwil Pendidikan Kec. Harau itu dengan dibantu Yuniur Efendi sebagai wakil ketua, Zetrialdi sebagai sekretaris, Hermita sebagi wakil sekretaris, Rusmini sebagai bendahara dan Sukri Rahayu sebagai manager yang bertanggung jawab jalannya usaha KPRI.

Lebih lanjut, diketahui pada tahun pada 2007 s/d 2014 KPRI pernah merugi namun tidak benar untuk menghindari kewajiban pajak, katanya.

Pada 2008- 2009 lalu pihaknya mencoba mengembangan unit usaha pembangunan 27 unit rumah bersama pihak lain yang berlokasi di jorong Purwajaya Sarilamak, namun unit usaha perumahan tersebut sampai saat ini belum terjual habis.

BACA JUGA:  Kenapa-napa Siapkan Lahan Transmigrasi Seluas 600 Hektar di Buteng

Melihat kondisi pengurus KPRI dibanding dengan laporan pajak yang merugi, beberapa pihak mencurigai adanya laporan fiktif, menurut sumber di KPP Pratama.

Terkait persoalan berapa gaji dan fasilitas pengurus KPRI, beberapa awak media mencoba konfirmasi melalui media sosial whatsapp, namum belum mendapat jawaban dari ketua KPRI Sofyan Efendi, maupun Sukri selaku manager.

Baik, Sofyan Efendi, Ketua KPRI Depdikbud Kec. Harau, maupun Manager, Sukri Rahayu dikonfirmasi ulang via pesan WhatsApp nya, terkait penerimaan gaji serta fasilitas oleh Pengurus koperasi tersebut, terlihat menghindar.

BACA JUGA:  Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai Jalin Kerja Sama Perkuat Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Disisi lain beredarnya tundingan dari anggota kepada manager KPRI adanya penggunaan dana KPRI untuk kebutuhan pribadi semakin kuat dengan menyoroti aset yang dimiliki berupa sawah gadai senilai 140 Emas, ternak kerbau 11 ekor, bangunan rumah senila Rp 300 jt, 1 bidang tanah di Sarasah Bakie Tarantang senilai Rp 150 juta, 1 unit mobil honda Jazz dan 3 unit sepeda motor yang semua tidak mungkin bisa di dapat dengan gaji Rp 1.5 juta/bulan.

Namun hal itu dibantah Sukri dengan penjelasan mobil Jazz yang dimilikinya sejak tahun 2009, dan punya 2 unit motor, sedangkan untuk menjabat sebagai manager KPRI baru berjalan 1 tahun mengantikan manager lama yang mengundurkan diri. [] Tim

 

 5,378 total views,  2 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *