Tujuh Butir Himbauan Insentif Ke Pemerintah Untuk Insan Pers Nasional

Jakarta, kabarmetro.id – Anggota pengurus Dewan Pers bersama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media sepakat mendorong pemerintah memberikan insentif ekonomi bagi industri media nasional.

Ketua Komisi  Agus Sudibyo menyampaikan ” ada 7 butir insentif yang akan kami perjuangkan,” kata Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers  Kamis, 14 Mei 2020.

Tujuh butir insentif ekonomi yang diusulkan kepada pemerintah untuk mempertahankan bisnis media massa tersebut adalah:

BACA JUGA:  Menteri Agama : Sejak Muda Saya Sudah Berdakwah Hingga Disebut Tentara Hijau

1. Mendorong negara mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

2. Mendorong negara memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram komoditas tersebut.

3. Mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan per bulan para periode Mei-Desember 2020.

BACA JUGA:  Kendaraan Pemerintah Abaikan Sosial Distancing

4. Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

5. Mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

6. Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Jangan Asal Buang Sampah Kategori B3 Berbahaya !!

7. Mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia, seperti Google, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft.

Komponen atau hasil pemungutan PPh itu, menurut kalangan industri media penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara. Pajak tersebut layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di Indonesia.[] Red.

 6,708 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *