Penerbitan Bunner IMB Ada Setelah Penerbitan Segel, Kinerja SKPD Walikota Jakarta Utara Jadi Sorotan Masyarakat

Jakarta, kabarmetro.id – (31-03-2020) lemahnya pengawasan dari SKPD dan UKP Pemkot Jakarta utara yaitu PTSP ,CKTRP ( Citata )dan Pol PP Jakarta utara,banyak bangunan yang berdiri terlebih dahulu dan setelah banyak kritisi warga baru dilakukan Proses pengurusan ijin dalam hal ini IMB ( ijin mendirikan bangunan ) oleh pemilik Bangunan.

Dampak dari lemahnya pengawasan dari instansi jelas.terlihat atas  berdirinya bangunan lerlebih dahulu yang kemudian terpasang bunner SEGEL yang di lanjukan dengan pemasangan bunner IMB di sebuah banguna di jalan Mahoni Gang V Blok A No.46 A-B RT011 RW 09 kelurahan Lagoa,Kecamatan Koja Jakarta utara.

Ada dugaan bergulirnya ” upeti ” kepada oknum petugas instansi yang terkait dengan berdirinya bangunan hingga bangunan dapat berdiri tanpa adanya sangsi Tegas, karena sebelumnya bangunan tersebut sudah mendapat sangsi melalui Buner Segel, yang di duga juga disembunyikan pemilik bangunan untuk.menghindari dari pengawasan masyarakat dam petugas citata.

BACA JUGA:  Setelah Selamat dari Maut Hari ini, KLM. Reski Perdana 01 Akan Kembali Menuju Pulau Kalao Toa

Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa:

“Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.”

Sementara itu dalam pasal selanjutnya yaitu 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini:

Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
Data pemilik bangunan gedung;
Rencana teknis bangunan gedung;
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

BACA JUGA:  Aktifitas di Limapuluh Kota Mulai di Pelonggar

Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini, pemilik rumah yang tak memiliki IMB bisa dikenakan sanksi administratif.
Selain itu sanksi lain yang bisa dikenakan ialah penghentian sementara bangunan rumah hingga pemilik mampu mengantongi IMB.

Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005
Berdasarkan pasal ini pemilik rumah (gedung) dapat mendapat sanksi pembongkaran bangunan.

Pasal 45 ayat [2] UUBG
Pemilik rumah dapat diberikan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Jelas terlihat dari buner yang terpampang dari tahun terbitnya buner iMB , dimana sudah terlebih dahulu terbitnya buner Segel, tetapi bangunan sudah nyaris selesai pembangunannya.

BACA JUGA:  Kabar Metro Peduli Warga Berdampak Pandemi Covid-19

Rudi s dari caraka nusantara mengomentari melalui telpon genggamnya ( 31-03-2020 ) bahwa bemar bangunan tersebut di Segel karena adanya pemberitaan media online.

” sempat geger bang, karena infonya katanya di duga pemilik bangunan anggota berpangkat letkol dan di duga juga ada oknum wartawan dan lsm yang menjadi tim pengamanan ” ujar Rudi.

” kita bisa lihat atau masyrakat dapat menilai kinerja instansi terkait yang berhubungam dengan berdirinya unit bangunan, bisa disimpulkan dari 2 buner yang ada,” jelas Rudi.

Liputan zul

4,560 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *